Polemik RUU Cipta Kerja: Nasib Pekerja di Tangan Penguasa dan Pengusaha

32

DESAKAN masyarakat agar pemerintah dan DPR menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak menampakkan hasil yang begitu menggembirakan.

Pembahasan RUU sapu jagat itu tetap berjalan, bahkan di tengah wabah virus corona. Pemerintah dan DPR dianggap tak memiliki empati. 

Lalu, muncul kekhawatiran atas minimnya akses dan partisipasi publik dalam pembahasan. Ruang gerak serba terbatas imbas dari pandemi Covid-19. 

Akademisi dan praktisi mengkritisi proses penyusunan draf RUU Cipta Kerja yang terkesan tertutup dan tidak melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak, seperti kelompok pekerja atau buruh.

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Peribahasa ini mungkin bisa menggambarkan situasi pekerja saat ini.

Ketika ekonomi tengah terpuruk, kelompok pekerja masih dihadapkan dengan ancaman aturan perundang-undangan yang tak berpihak.

Sejumlah pasal dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini dinilai merugikan pekerja dan cenderung menguntungkan korporasi.

Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakui kedudukan dan peran pekerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan ini, buruh pun punya hak dan jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan pun tetap dinilai tidak tepat. 

Laman: 1 2 3

You might also like
close