Jokowi Ingatkan Luhut Binsar, Imbas Beda Pendapat dengan Anies Baswedan Soal Ojol saat PSBB Jakarta

564

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memanggil dan mengingatkan Luhut Binsar Pandjaitan terkait ojek online atau ojol.

Hal ini imbas dari beda pendapat dengan Anies Baswedan soal ojol saat PSBB DKI Jakarta.

Berbeda pendapat dan keputusan dengan Anies Baswedan soal ojek online ( ojol ) saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) di Jakarta, imbasnya Luhut Binsar Pandjaitan dipanggil Presiden Jokowi.

Luhut Binsar Pandjaitan yang menggantikan sementara Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan dipanggil Jokowi.

Hal ini terkait dengan sikap dari Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) yang memperbolehkan ojek online ( ojol ) membawa penumpang saat PSBB di DKI Jakarta.

Keputusan dari Kemenhub itu tak sejalan dengan peraturan dari Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Kesehatan, yang hanya memperbolehkan ojol mengangkut barang.

Jokowi pun menyampaikan, telah memanggil Luhut Binsar Pandjaitan yang sementara menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan.

“Kemarin Menteri sudah saya undang, dan dijelaskan kenapa diperbolehkan dari KeMenterian Perhubungan,” ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (23/4/2020).

Luhut menjelaskan pada Jokowi, para pengemudi ojol ini sudah kesulitan mencari penumpang, meskipun tidak ada larangan.

“Jangan sampai ini menimbulkan masalah baru, Menteri menyampaikan kepada saya, tidak dilarang pun mereka sudah tidak ada penumpang, kalau dilarang malah jadi masalah baru,” ungkapnya.

Presiden pun meminta agar persoalan ini dilihat dari sisi ekonomi dan kesehatan.

“Tapi aturan harusnya yang bener, satu garis sama semua, ini ada yang melihat dari sisi sosial ekonomi, ada yang melihat dari sisi kesehatan, tapi ini harus sinkron,” terangnya.

AKHIR PENYEBARAN CORONA - Jokowi menyampaikan kabar baik seputar kapan virus Corona atau covid-19 hilang dari Indonesia saat diwawancara oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).
AKHIR PENYEBARAN CORONA – Jokowi menyampaikan kabar baik seputar kapan virus Corona atau covid-19 hilang dari Indonesia saat diwawancara oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa, Rabu (22/4/2020). (Capture Facebook Trans7)

Najwa Shihab sebagai pembawa acara Mata Najwa pun bertanya, Jokowi melihat persoalan Virus Corona ini dari sisi ekonomi atau kesehatan.

Menurut Presiden, sisi kesehatan harus tetap didahulukan dalam menangani Virus Corona.

“Sejak awal sudah saya sampaikan, covid-19 ini adalah virus yang sangat berbahaya, sehingga yang didahulukan tetap kesehatan,” tegasnya.

“Tapi antara kesehatan dan ekonomi ini harus ada relevansinya, ndak mungkin kita hilangkan salah satunya,” jelas Jokowi.

Sebab, kebutuhan masyarakat juga harus dipenuhi agar daya tahan tubuh kuat selama pendemi Virus Corona.

“Kalau ekonomi enggak baik, kemudian masyarakat enggak mendapat gizi yang baik, imunitasnya menjadi lemah, virusnya gampang sekali masuk, ini ada relevansinya,” imbuh dia.

Perbedaan Permenhub dengan Permenkes

Dikutip dari Kompas.com, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona.

Juru bicara KeMenterian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, sepeda motor dapat mengangkut penumpang (ojol boleh bawa penumpang) dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan memenuhi protokol kesehatan.

“Seperti melakukan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB dan juga melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan.”

“Selain itu, wajib menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit,” ujarnya dalam video conference terkait penerapan PM 18 Tahun 2020, Minggu (12/4/2020).

Untuk dapat mengangkut penumpang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mitra ojol.

Antara lain melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan sebelum digunakan, penggunaan masker dan sarung tangan, serta pengendara dalam kondisi sehat dengan suhu badan normal.

Aturan yang dikeluarkan Luhut ini tak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19 yang dikeluarkan Terawan Agus Putranto.

Dalam Permenkes itu, disebutkan dalam poin D yang berbunyi, “Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.”

Usai Jokowi Putuskan Larangan Mudik, Luhut Binsar Pandjaitan Jelaskan Bagaimana Praktik di Lapangan

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah memutuskan larangan mudik di Idul fitri tahun ini.

Kebijakan tersebut diambil menyikapi penyebaran virus Corona di Indonesia.

Larangan mudik ini berlaku untuk semua masyarakat tak sebatas PNS, TNI, Polri dan karyawan BUMN

 Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan gambaran jelasnya mengenai larangan mudik di tengah Virus Corona.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengeluarkan larangan mudik untuk para perantau.

Keputusan tersebut diambil untuk mencegah penyebaran Virus Corona, khususnya dari wilayah Jabodetabek ke daerah lainnya.

Kepastian tersebut disampaikan Jokowi dalam konferensi video di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2020) yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden.

Dilansir TribunWow.com dalam Youtube KompasTV, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sudah melakukan sosialisasi dan survei terkait tingkat persentase keinginan masyarakat untuk mudik.

Berdasarkan hasil survei tersebut, terdapat 24 persen masyarakat yang masih berkeinginan untuk mudik.

Itu artinya angka tersebut terbilang masih tinggi.

Sedangkan yang sudah mudik sendiri mencapai 7 persen.

“Jadi kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak menganjurkan mudik,” ujar Luhut.

“Namun dari hasil survei itu masih 24 persen yang ingin mudik.”

“Atas dasar itu dalam rapat terbatas tentang pembahasan antisipasi mudik, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun hari raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah lain yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah yang masuk zona merah Virus Corona,” jelasnya.

Luhut menegaskan akan melakukan pembatasan untuk akses keluar dan masuk ke dan dari wilayah Jabodetabek.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang tetap nekat melakukan mudik.

Menurut Luhut, larangan mudik ini akan berlaku efektif mulai Jumat (24/4/2020) mendatang.

Pemerintah juga telah menyiapkan sanksi untuk diberikan kepada mereka yang melanggar.

Meski begitu, sanksi tersebut tidak bisa langsung diterapkan sejak larangan mudik diberlakukan.

Namun baru mulai efektif dan akan ditegakan pada 7 Mei 2020.

“Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020,” beber Luhut.

“Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei,” sambungnya.

Dirinya menyebut tidak bisa langsung menerapkan suatu kebijakan dalam satu waktu, karena harus mempertimbangkan semuanya dengan matang, termasuk bagaimana dengan konsekuensinya.

“Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap, kalau bahasa keren militernya bertahap, bertingkat, dan berlanjut,” kata Luhut.

“Jadi kita tidak ujug-ujug, karena semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat,” pungkasnya.

Sumber : Tribunnews.com

You might also like
close